3 Oknum Polisi di Pangkep Diduga Terima Uang dari Tersangka Narkoba, Propam Turun Tangan

PANGKEP, iNews.id - Tiga oknum polisi dari Satuan Narkoba Polres Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel) diduga menerima uang hingga puluhan juta dari tersangka narkoba. Ketiganya kini masih diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Pangkep.

Kasi Propam Polres Pangkep AKP Amiruddin mengatakan, gelar perkara kasus ini diagendakan berlangsung pekan depan untuk menentukan ada atau tidaknya setoran uang dari dua tersangka narkoba berinisial JM (30) dan RM (25) kepada oknum anggota Polri tersebut.

Baca Juga

Oknum Polisi Aipda NV Ditangkap Anggota Polres Lampung Selatan, Diduga terkait Narkoba

Saat ini, pemeriksaan ketiganya masih terus bergulir dan belum rampung. Ketiga oknum yang diperiksa yakni dua penyidik berpangkat Aipda dan seorang menjabat sebagai kanit berpangkat Aiptu.

“Ketiganya diduga menerima setoran uang agar kasus kedua tersangka narkoba ini tidak berlanjut ke tingkat Kejaksaan Negeri Pangkep. Kami masih tahap pemeriksaan di Propam,” kata Amiruddin.

Baca Juga

Terungkap, Oknum Polisi Diduga Ajak Tahanan Perempuan Polda Sulsel Berbuat Mesum

Diketahui, masing-masing tersangka harus menyetorkan uang Rp25 juta kepada para oknum polisi ini. Bahkan ketiga oknum ini juga diduga meminta hingga Rp80 juta dengan alasan akan diserahkan ke Unit Labfor agar hasil urine kedua tersangka negatif.

Menurutnya, Propam Polres Pangkep juga telah memeriksa istri kedua tersangka yang diduga memberikan uang kepada ketiga oknum melalui pengacara bernama Sahrul.

Baca Juga

Waduh, Oknum Polisi Diduga Lecehkan Tahanan Perempuan Polda Sulsel

Sahrul ditunjuk keluarga untuk mendampingi salah satu tersangka JM (30). Bahkan Sahrul menjanjikan kasus ini akan restorative justice dengan jaminan uang sebesar Rp80 Juta yang harus disetorkan kedua tersangka.

Polisi juga menjadwalkan gelar perkara pekan depan guna mengetahui terkait prosedur dua penyidik berpangkat Aipda dan satu orang menjabat sebagai kanit berpangkat Aiptu. Mereka berpotensi melanggar kode etik Polri.