Soroti Video Viral Oknum Satpol PP di Gowa, Rachman Thaha: Perlu Pendekatan Persuasif

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komite I DPD RI Abdul Rachman Thaha menyoroti video viral oknum Satpol PP diduga memukul pemilik kafe saat razia PPKM di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Dia menyebut hal tersebut tidak bisa dibenarkan dengan melakukan pemukulan.

"Apalagi jika warga tidak memperlihatkan gelagat melakukan kekerasan, petugas sepatutnya tetap mengendalikan diri dan menggunakan pendekatan persuasif," ujarnya, Kamis (15/7/2021).

Baca Juga

5 Fakta Satpol PP Gowa Pukul Pemilik Kafe, Korban Hamil 9 Bulan Pingsan di Kantor Polisi

Kendati demikian, dia juga mengajak warga untuk juga menunggu kronologi peristiwa dari versi Satpol PP setempat. Sisi lainnya, peristiwa ini mungkin menjadi bukti personel yang berurusan dengan pengendalian Covid-19 sesungguhnya juga bisa merasa lelah.

"Hampir dua tahun mereka terus-menerus dituntut untuk melakukan penertiban. Berarti harus menjadi panutan. Tugas sebagai role model bukan tugas ringan karena menuntut pengembannya menutupi atau bahkan mengabaikan sisi kemanusiaan mereka sendiri," katanya.

Baca Juga

Detik-Detik Oknum Satpol PP Tampar Pemilik Kafe yang Sedang Hamil saat Razia PPKM di Gowa

Sebagai bagian dari masyarakat, petugas pun bisa mengalami konflik batin. Pada satu sisi, mereka sadar ada tugas yang harus dijalankan. Pada sisi lain, mereka menyaksikan banyaknya kesempitan hidup yang dialami masyarakat di lapangan. Boleh jadi kesempitan itu semakin menjadi-jadi akibat tugas penertiban yang tengah mereka laksanakan.

Menurutnya, semua lapisan masyarakat, baik yang berseragam maupun tidak berseragam sama-sama bisa tertekan. Hal itu berdampak terhadap ketenteraman hidup mereka.

Baca Juga

Video Razia PPKM di Gowa Ricuh, Satpol PP Tampar Pemilik Kafe yang Sedang Hamil

Konsekuensinya, pertama, tidak hanya personel di lapangan. Masyarakat luas pun perlu mengendalikan diri mereka. Semua pihak harus menjauhi perbuatan yang memprovokasi sekaligus menjaga diri agar tidak terprovokasi.

Kedua, memahami adanya eskalasi situasi mengarah pada keresahan sosial dan gesekan antawarga akibat kesulitan multidimensi di masa pandemi ini. Pemerintah pusat sepantasnya menginsafi proyek infrastruktur termasuk pembangunan ibu kota baru harus diturunkan prioritasnya.

Baca Juga

Kronologi Video Viral Oknum Satpol PP di Gowa Pukul Pemilik Kafe dan Istrinya yang Hamil

"Kita sedang berada pada situasi pertaruhan antara hidup dan mati. Program-program yang baru mendatangkan pemasukan dalam jangka panjang tidak boleh mendahului kebutuhan saat ini, menyangkut kesanggupan masyarakat memenuhi kebutuhan mendasar mereka," ucapnya.

Kenaikan alokasi anggaran infrastruktur di satu sisi dan ketidakcukupan alokasi anggaran kesehatan serta sosial di sisi lain, merupakan bukti kejanggalan, ketidakpekaan, serta ketidaktepatan dalam pembuatan keputusan di tingkat nasional. Presiden Jokowi, yang dulu dianggap merepresentasikan wong alit, semestinya tidak sulit memahami hal tersebut.