MAKASSAR, iNews.id - Penanganan pandemi virus corona di Kota Makassar sering kali tidak sinergi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel). Koordinasi ke depan harus ditingkatkan agar upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 sejalan.
Sekertaris Daerah (Sekda) Sulsel, Abdul Hayat Gani mengatakan, pemerintah daerah lewat gugus tugas kabupaten/kota merupakan garda terdepan dalam upaya penanganan Covid-19.
"Kami akan memberikan dukungan bila sudah dikoordinasikan. Karena ada jalur kebijakan dari pusat dan provinsi yang harus sejalan dengan kabupaten kota," kata Abdul Gani dalam Webinar New Normal Sulsel yang disiarkan iNews, Kamis (11/6/2020).
Dia mengakui, dari sisi koordinasi serta kebijakan yang dikeluarkan Pemprov terkadang tidak sejalan dengan Pemerintah Kota Makassar. Sering kali ada kesalahan komunikasi, sehingga langkah-langkah yang ditetapkan tidak satu arah.
Hal ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat soal virus corona yang memerlukan edukasi secara massif. Tujuannya agar tidak terulang lagi aksi massa yang mengambil paksa jenazah suspect Covid-19 dan penolakan rapid test.
"Untuk itu harus dibentuk tim untuk berkoordinasi. Ada tim yang ditempatkan di lapangan untuk pendekatan persuasif ke warga," ujar dia.
Sementara itu Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf, berharap dukungan dari berbagai pihak terkait ke depannya. Termasuk Pemprov Sulsel untuk penguatan edukasi dan sosialisasi.
Pemerintah Kota Makassar melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sudah terjun langsung untuk memberikan edukasi secara massif ke warga. Upaya tersebut juga melibatkan peranan lurah hingga RT dan RW.
"Kami terbuka dengan berbagai masukan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan Covid-19," ujar dia.
Editor : Andi Mohammad Ikhbal
Artikel Terkait