Viral! Anak Wakil Ketua DPRD Sulsel Berusia 20 Tahun Sudah Kelola 41 Dapur MBG
JAKARTA, iNews.id - Nama Yasika Aulia Ramadhani viral di media sosial setelah diketahui mengelola 41 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan (Sulsel). Perempuan berusia 20 tahun tersebut merupakan anak dari Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud.
Penguasaan puluhan dapur MBG ini memicu kekhawatiran publik soal potensi monopoli pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga viral di media sosial. Badan Gizi Nasional (BGN) pun turun tangan memberikan klarifikasi terkait pengelolaan dapur MBG di Sulsel tersebut.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang membenarkan Yasika Aulia Ramadhani (20) tercatat mengelola 41 SPPG di sejumlah daerah di Sulsel. Data tersebut sudah diverifikasi oleh bagian terkait di internal BGN.
Nanik menjelaskan, Yasika mendaftarkan dapur MBG dengan menggunakan beberapa yayasan yang berbeda. Pola inilah yang kemudian menimbulkan sorotan karena dianggap berpotensi menumpuk pengelolaan SPPG pada satu kelompok.
Nanik S Deyang menegaskan pemerintah sedang menyiapkan aturan baru untuk mencegah penguasaan berlebihan oleh pihak tertentu. Pernyataan itu disampaikan usai dia bertemu Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Nanik, pada fase awal pemerintah memang fokus pada percepatan pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis karena kebutuhan di lapangan sangat besar. Namun, seiring makin banyaknya peminat, pengawasan akan diperketat dan regulasi akan diperbaharui.
Dia mengatakan, lembaganya tidak akan menghentikan 41 dapur makan bergizi gratis milik anak Wakil Ketua DPRD Sulsel tersebut.
“Ya enggak lah (dihentikan). Kan udah jalan, masa dihentikan? Nanti gimana anak-anak yang terima manfaat,” kata Nanik seusai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Nanik meminta masyarakat tak lagi mempermasalahkan kasus di Sulsel karena sudah berlangsung lama. Yang terpenting, kata dia, anak-anak menerima manfaat dari keberadaan dapur umum itu.
Namun Nanik mengatakan ke depannya BGN akan mengevaluasi dan memperketat pendaftaran yayasan mitra MBG. BGN akan menegakkan aturan ketat kedepannya.
“Enggak (masuk Peraturan Presiden). Nanti masuk di juknis aja mungkin, ya,” kata Nanik.
Kepala BGN Dadan Hindayana, menegaskan pendaftaran SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis dilakukan sepenuhnya lewat sistem digital. Dengan mekanisme ini, BGN tidak melihat dan tidak memilah pemohon berdasarkan identitas personal, tetapi hanya memproses permohonan sesuai persyaratan sistem.
Dadan menambahkan, sistem tersebut dirancang untuk menjaga profesionalitas sekaligus mempercepat proses pendirian dapur Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah. Namun, di saat yang sama, BGN tetap menerapkan sejumlah batasan teknis.
Dia mengungkapkan, BGN memiliki aturan bahwa satu yayasan hanya boleh mengelola maksimal 10 dapur per provinsi, kecuali dapur yang melekat pada institusi tertentu. Pembatasan ini dibuat untuk mencegah dominasi satu pihak dalam jaringan SPPG program Makan Bergizi Gratis.
BGN juga mengakui, di fase awal program Makan Bergizi Gratis, lembaga sangat terbantu oleh pihak-pihak yang bersedia berinvestasi membangun dapur. Hal ini penting karena pemerintah harus melayani jutaan penerima manfaat dalam waktu relatif singkat.
Informasi soal 41 dapur MBG ini pertama kali mencuat saat peresmian SPPG di Kabupaten Bone. Dalam kesempatan itu, Yasika Aulia Ramadhani menyebut kelompoknya sudah membangun 41 SPPG di seluruh Sulsel.
Dapur MBG tersebut tersebar antara lain 16 dapur di Kota Makassar dan 3 dapur di Kota Parepare. Di Kabupaten Gowa tercatat 2 dapur, sementara di Kabupaten Bone sudah berdiri 10 dapur.
Selain itu, masih ada 3 dapur tambahan yang sedang dirampungkan di Tanete Riattang, Tellu Siattinge, Dua Boccoe dan Kajuara. Dengan jaringan ini, kelompok Yasika menjadi salah satu pengelola dapur MBG terbesar di Sulsel.
Yasika menyampaikan bahwa sejak 6 Januari 2025, kelompoknya mulai menggerakkan inisiatif MBG dari Makassar. Hingga kini, sekitar 850 tenaga kerja terserap di 17 dapur yang sudah beroperasi dengan total penerima manfaat mencapai 60.000 orang.
Editor: Donald Karouw