Mendagri Tegur 4 Calon Petahana di Sulsel karena Langgar Protokol Kesehatan

Dita Angga, Sindonews ยท Senin, 07 September 2020 - 14:16:00 WITA
Mendagri Tegur 4 Calon Petahana di Sulsel karena Langgar Protokol Kesehatan
Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Kemendagri)

JAKARTA, iNews.id - Empat kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang maju lagi di Pilkada Serentaj 2020 mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Mereka termasuk dalam 51 kepala daerah yang sebagian besar dinilai melanggar protokol kesehatan sepanjang tahapan pilkada.

"Paling banyak memang karena melanggar protokol kesehatan," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik di Jakarta, Senin (7/9/2020).

Ke-51 kepala daerah yang ditegur terdiri atas 50 bupati/wakil bupati/wali kota/wakil wali kota dan satu gubernur.

Adapun kepala daerah dari Provinsi Sulsel yang dinilai melanggar protokol kesehatan, yakni Bupati Luwu Timur, Wakil Bupati Luwu Timur, Wakil Bupati Maros, Wakil Bupati Bulukumba.

Selain itu, para kepala daera yang ditegur karena masalah yang sama yakni, Bupati Belu, Wakil Bupati Belu, Bupati Majene, Wakil Bupati Majene, Bupati Mamuju, Wakil Bupati Mamuju, dan Wakil Wali Kota Bitung. Kemudian Bupati Kolaka Timur, Bupati Buton Utara, Bupati Konawe Utara, Wali Kota Banjarmasin, Wakil Bupati Blora, Wakil Bupati Demak, Bupati Serang, Wakil Wali Kota Cilegon, dan Bupati Jember.

Selanjutnya, Bupati Muna Barat, Bupati Muna, Bupati Wakatobi, Wakil Bupati Luwu Utara, Bupati Konawe Selatan, Bupati Karawang, Bupati Halmahera Utara, Wakil Bupati Halmahera Utara, Bupati Halmahera Barat, Wakil Bupati Halmahera Barat, dan Wali Kota Tidore Kepulauan.

Kemudian, Bupati Mojokerto, Wakil Bupati Sumenep, Wakil Wali Kota Medan, Wali Kota Tanjung Balai, Bupati Labuan Bajo, Bupati Pesisir Barat, Wakil Bupati Rokan Hilir, Bupati Rokan Hulu, Wakil Bupati Kuantan Sengingi, Bupati Dharmasraya, Wakil Bupati Musi Rawas.

Kemudian Bupayi Ogan Ilir, Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Bupati Musi Rawas Utara, Wakil Bupati Mus rawas Utara, Bupati Karimun, Wakil Bupati Karimun, Bupati Kepahiang, Bupati Bengkulu Selatan, dan Gubernur Bengkulu.

Selain karena protokol kesehatan, sebagian kepala daerah ditegur karena melanggar kode etik dan melakukan pelanggaran dalam pemberian bantuan sosial. Kepala daerah yang ditegur karena melanggar kode etik yaitu Bupati Klaten. Lalu kepala daerah yang melakukan pelanggaran dalam pembagian bantuan sosial (bansos), yaitu Plt Bupati Cianjur.

Editor : Maria Christina