Mantan Bendahara DPRD Jeneponto Dijebloskan ke Rutan

JENEPONTO, iNews.id, - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, menjebloskan mantan Bendahara pengeluaran Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jeneponto Freman Bin Bonto ke Lapas II B Jeneponto, Rabu (14/9/2022). Saat keluar dari kantor Kejaksaan, ia memakai rompi baju berwarna pink  dengan dikawal petugas.

Kasus yang dialami oknum mantan bendahara itu diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dengan dana pengeluaran operasional sekertariat kantor DPRD Jeneponto tahun anggaran 2020 lalu.

Baca Juga

KPK Sebut 686 Perangkat Desa Tersangkut Kasus Korupsi Sejak 2015

Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Ilma Ardi Riyadi mengatakan, ini merupakan hasil kerja Tim penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidsus) Kejaksaan Negeri Jeneponto dari tiga kali pemeriksaan. 

"Tim Tipidsus Kejari Jeneponto melakukan penahanan dari ketiga kali pemeriksaan terhadap oknum bendahara pengeluaran sekertaris DPRD Jeneponto Freman atas dugaan korupsi dana operasional sekertariat DPRD tahun anggaran 2020," katanya di hadapan awak media di Rutan Jeneponto. 

Baca Juga

Buron Korupsi Bandara Trinsing di Barito Utara Ditangkap, Rugikan Negara Rp1,3 Miliar

Lebih jauh Ia menjelaskan, dalam kasus korupsi ini pihanya telah melakukan penyelidikan dengan adanya temuan kerugian negara yang telah dituangkan dalam LHP sekitar 2,2 miliar lebih yang kami temukan. 

"Sehingga kami berkesimpulan bahwa hari ini kita melakukan penahanan. Kita lakukan penahanan untuk memanilisir untuk tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti" Jelasnya.

Baca Juga

Tersangka Korupsi, Bendahara PDAM Pakai Uang Pelanggan untuk Rehabilitasi Rumah

Sejauh ini, kata dia, pihak Tim Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Jeneponto masih lebih mendalami potensi adanya tersangka lain dalam kasus korupsi dana operasional tersebut. 

"Nanti kita lihat, hal perkembangan selanjutnya kita masih dalami. Apakah masih ada tersangka lain. Namun selama ini pemeriksaan sudah 15 saksi diperiksa termasuk PPTK, PA dan Lainya yang ada kaitannya dengan dana tersebut," katanya.

Baca Juga

Kejaksaan Tetapkan 4 Tersangka Korupsi di DPUTR Sumedang, 3 Dijebloskan ke Lapas, 1 Sakit

Kata dia, dana operasional ini ada selisih dari laporan pertanggungjawaban dengan yang ada buktinya dan yang tidak ada buktinya. Dengan Jumlah total anggaran itu ada sekitar 30 miliar secara keseluruhan.

Editor: Candra Setia Budi