Langgar Protokol Kesehatan Covid-19, Kepala Daerah Bisa Diberhentikan

JAKARTA, inews.id - Pemerintah bisa memberhentikan kepala daerah jika melanggar protokol kesehatan. Aturan tersebut tertuang dalam instruksi Mendagri Nomor 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada beberapa poin dalam instruksi ini.

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian Terbitkan Instruksi: Kepala Daerah Langgar Prokes Bisa Diberhentikan

Instruksi Mendagri ini mulai berlaku pada saat tanggal dikeluarkan yaitu 18 November 2020. Ada enam poin instruksi yang harus dilakukan kepala daerah yaitu:

1. Menegakan secara konsisten protokol kesehatan guna mencegah penyebaran covid-19 di daerah masing-masing. Berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut.

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian: Pilkades Ditunda sampai Pilkada Selesai

2. Melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan covid-19. Dan tidak hanya bertindak responsif/reaktif. Mencegah lebih baik daripada menindak. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis. Dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.

Editor: Faieq Hidayat