Danny Pomanto Hadiri Sidang di PN Tipikor Makasar, Jadi Saksi di Kasus Adik Mentan SYL

MAKASSAR, iNews.id - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Makassar, Sulawesi Selatan. Kehadirannya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembayaran tantiem dan bonus/jasa produksi PDAM serta premi asuransi dwiguna jabatan wali kota dan wakil wali kota. 

"Saya hadir di sini sebagai orang yang taat hukum. Saya hadir, termasuk mengklarifikasi banyak hal," ujar Danny Pomanto-sapaan akrab Wali Kota Makassar usai persidangan, Kamis (22/6/2023).

Baca Juga

2 Pejabat di Muba Tersangka Korupsi Pipa Air Bersih, Langsung Ditahan Jaksa 

Dalam sidang tersebut, Danny Pomanto menjadi saksi atas kasus dengan terdakwa mantan Direktur Umum PDAM Haris Yasin Limpo yang merupakan adik kandung Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin limpo (SYL) dan mantan Direktur Keuangan PDAM Irawan Abadi. Mereka didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp20,3 miliar lebih.

Dalam sidang tersebut, JPU dari Kejaksaan Tinggi Sulsel Muhammad Yusuf bersama tim menghadirkan saksi Moh Ramdhan Pomanto dan perwakilan ahli auditor BPKP Sulsel dalam hal membuktikan dakwaan kepada dua terdakwa.

Baca Juga

Diduga Korupsi Rp76,5 Miliar, Mantan Kadin Perkebunan Aceh Barat Ditahan Kejati

Penuntut Umum juga mengajukan sejumlah pertanyaan berkaitan pertemuan dari keterangan saksi sebelumnya dihadirkan saksi yakni mantan Kepala Bagian Hukum Pemkot Makassar Umar di kediaman pribadi Danny Pomanto, Jalan Amirullah pada 2017 ,

Namun Danny menampik keterangan saksi pada waktu itu dia belum menempati rumahnya di Jalan Amirullah. Dia juga dengan tegas membantah adanya pertemuan tersebut.

Baca Juga

Kasus Korupsi DAK Disdukcapil Maybrat Rp4 Miliar, 4 Orang Jadi Tersangka Langsung Ditahan

"Kala itu tahun 2017 itu saya tidak tinggal di Amirullah. Boleh dicek. Saya tahun 2018 baru ke Amirullah, berarti itu kan bohong," ujar Danny.

Meski demikian, dia mengakui pernah melaksanakan rapat tentang penggunaan laba PDAM Makassar di ruang Sipakatau Balai Kota Makassar dan akan dibuat Surat Keputusan atau SK. Saat itu Biro Hukum Pemkot diminta agar mengkaji penggunaan laba disesuaikan aturan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007.

Baca Juga

Eks Kasatpol PP Seram Bagian Timur Dihukum 7 Tahun Penjara, Korupsi Honor Anggota

Namun saksi Umar menolak sehingga dibuat SK penggunaan laba dengan aturan laba bersih dibagi 5 persen untuk direksi. Belakangan, SK tersebut dicabut karena tidak dijalankan, kemudian penggunaan laba dibatalkan disebabkan tidak sesuai pembagiannya dengan direksi.

Editor: Donald Karouw