Bawaslu: KPU Makassar Wajib Laksanakan Putusan Panwaslu

JAKARTA, iNews.id - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edwar Siregar mengingatkan KPU Kota Makassar agar menjalankan putusan Panwaslu Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 mengenai sengketa Pemilihan Wali Kota Makassar. Dalam putusan itu Panwaslu mengabulkan permohonan pasangan calon Mohammad Ramdhan ”Danny” Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi).

Fritz menegaskan, putusan Panwaslu bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh KPU daerah. Dengan demikian, Surat Keputusan KPU Makassar yang menjadikan pasangan Munafri Arifuddin - Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) sebagai calon tunggal di Pilwalkot Makassar tidak sah secara hukum.

Jubir DIAmi Sebut Ada Ketakutan Lawan Politik di Pilwalkot Makassar

"KPU Kota Makassar wajib melaksanakan putusan Panwaslu. Kita masih menunggu bagaimana respons KPU RI," ujar Fritz dalam diskusi Radio MNC Trijaya bertajuk “Kisruh Pilkada Makassar” di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (24/5/2018).

Fritz menegaskan, pembatalan pencalonan pasangan DIAmi tidak sah apabila mengacu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa paslon didiskualifikasi karena empat alasan.

"Pertama, ada mahar politik. Kedua, karena penyimpangan dana kampanye. Ketiga karena ada money politics, itu pun harus lewat Bawaslu provinsi dan keempat, pengaruh jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 71. Itulah empat hal yang menyatakan seseorang itu kenapa bisa didiskualifikasi," kata dia.

Sidang Musyawarah Sengketa Pilkada Kota Makassar pada Minggu (13/5/2018) memerintahkan KPU Makassar membatalkan SK KPU Makassar yang menjadikan pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) sebagai calon tunggal di Pilkada Makassar.

Putusan Panwaslu juga memerintahkan KPU menerbitkan SK baru dua paslon dengan mengikutsertakan kembali pasangan DIAmi sebagai pasangan sah di Pilwalkot Makassar 2018. Sayangnya hingga kini KPU Makassar belum menjalankan putusan tersebut.

Juru Bicara DIAmi Maqbul Halim menilai pencoretan DIAmi karena ada rekayasa dan kriminalisasi politik. Pihak DIAmi mencium adanya ketakutan dari lawan sehingga terkesan menggunakan segala cara agar menang. Jika Pilwalkot berjalan adil dan transparan, DIAmi sangat yakin menang karena mendapat dukungan luas dari masyarakat.

"Survei terakhir pada Maret 2018 tingkat kepuasan warga Makassar terhadap DIAmi mencapai 84 persen. Adapun elektabilitasnya 71 persen, sementara lawan hanya 18 persen," kata Maqbul.