Situasi kemudian memanas hingga terjadi aksi saling dorong antarsesama pegawai. Sejumlah fasilitas kantor rusak, selain itu aksi pembakaran sempat terjadi di halaman Kantor Wali Kota Tidore.
Setelah berdialog dengan perwakilan ASN, PPPK dan PPPK paruh waktu, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memastikan tidak akan merumahkan PPPK maupun PPPK paruh waktu. Namun, kebijakan pemotongan pendapatan sebesar 30 persen tetap diberlakukan sementara hingga kondisi keuangan daerah kembali stabil.
Sinen menegaskan, siap mempertanggungjawabkan kebijakan tersebut. Dia bahkan menyatakan bersedia mundur dari jabatannya apabila pada akhirnya pemerintah terpaksa merumahkan PPPK dan PPPK paruh waktu.
Menurutnya, dia tidak ingin mempertahankan jabatan dengan mengorbankan lebih dari dua ribu pegawai yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan tersebut.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait