MAKASSAR, iNews.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menggelar rapat koordinasi (rakor) di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (13/11/2025). Rakor tersebut melibatkan pemerintah provinsi serta jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel.
Nusron memaparkan ada enam isu strategis yang menjadi fokus pembahasan antara pemerintah pusat dan para kepala daerah dalam pertemuan tertutup tersebut. Dia memberikan arahan strategis terkait kebijakan dan layanan pertanahan serta tata ruang kepada seluruh bupati dan wali kota di Sulsel.
Keenam isu itu mencakup integrasi data pertanahan dan pajak, pembaruan sertifikat lama, penataan ruang, percepatan sertifikasi tanah wakaf, hingga evaluasi beragam konflik pertanahan di daerah.
"Rakor ini kita rencanakan setiap tahun, kita keliling untuk memperbarui masalah yang ada di lapangan, termasuk konflik pertanahan," ujar Nusron di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Salah satu agenda utama yakni integrasi data Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Nusron menilai penyatuan basis data ini penting agar informasi tanah dan pajak saling terkoneksi secara akurat dan meminimalkan celah ketidaktertiban administrasi.
"Pertama dalam rangka meningkatkan PAD, itu bagaimana NIB (nomor induk bidang) dan NOP (nomor objek pajak) itu satu data, sehingga yang punya tanah bayar semua," katanya.
Menurut dia, kebijakan ini sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan kewajiban pajak pemilik tanah dapat dipenuhi.
Isu berikutnya yang diangkat adalah pemutakhiran sertifikat tanah lama, terutama dokumen yang terbit antara tahun 1961 hingga 1997. Nusron mengingatkan, pembaruan tersebut perlu dilakukan untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan yang muncul akibat perbedaan sistem pencatatan pada masa lalu dengan sistem pertanahan yang digunakan sekarang.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait