Ketua DPD PDIP Sulteng Bantah Isu Intel Ikut Rapat Internal di Palu

PALU, iNews.id - DPD PDIP Sulawesi Tengah membantah kabar adanya pihak intelijen dari kepolisian yang mengikuti agenda rapat internal di Palu, beberapa waktu lalu. Hal itu ditegaskan Ketua DPD PDIP Sulawesi Tengah Muharram Nurdin menyikapi isu tersebut.

Dia mengakui, DPD PDIP Sulteng mengadakan kegiatan Rakerda internal di wilayah Palu. Namun, Muharram Nurdin memastikan tidak ada satu pun pihak luar yang disebut mengikuti agenda yang dibuka oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tersebut.

Budi Gunawan Soal Pakta Integritas Kabinda-Pj Bupati Sorong Dukung Capres: Masak Intel Ngeluarin Gitu

"Bahwa ada berita disusupi itu yang kemudian saya tidak tahu, ini siapa yang menyusupi dan seperti apa. Tapi bahwa ada kegiatan Rakerda, iya ada," ujarnya kepada awak media, Rabu (22/11/2023).

Muharram mengakui dirinya memang tidak mengikuti kegiatan tersebut sampai usai lantaran harus mendampingi Hasto berkeliling. Namun berdasarkan pengakuan stafnya di lokasi, dia memastikan tidak ada pihak asing yang menjadi peserta Rakerda.

Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot di Bali, PDIP: Demokrasi Kita Sangat Tidak Baik-Baik

"Saya sudah tanya staf saya yang ada, memang yang sudah kami kenal semuanya yang masuk ke dalam (rapat) itu,” ucapnya.

Oleh karenanya, Muharram menegaskan tidak ada satu pun pihak intel yang disebut-sebut mengikuti rapat internal. Dia juga mengaku akan berkoordinasi dengan pihak DPP beserta TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk mengklarifikasi isu tersebut.

"Bahwa laporan ada intel di dalam sudah kita klarifikasi, tapi saya menganggap clear saja karena memang sampai sekarang tidak ada laporan dari staf saya seperti itu," ujarnya.

"Kita juga sudah klarifikasi ke DPP bahwa kita tidak ada masalah. Itukan dari TPN, tapi infonya dari Pak Sekjen, menurut Staf Pak Sekjen. Ini sedang saya klarifikasi kalaupun ada orang di dalam itu bukan bermaksud karena kami sudah terbiasa,” katanya.

Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Agus Nugroho juga memastikan seluruh jajarannya tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis termasuk pengerahan intelijen kepada partai politik.

Editor: Kastolani Marzuki