Kaleidoskop 2020: Banjir Bandang Tewaskan 36 Warga di Luwu Utara, Puluhan Orang Hilang

MAKASSAR, iNews.id - Banjir bandang melanda enam kecamatan Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Senin, 13 Juli 2020 malam. Tercatat sedikitnya ada 36 orang meninggal dunia dan puluhan orang dinyatakan hilang.

Bencana alam ini membuat 3.000 kepala keluarga atau 14.483 orang mengungsi. Para penyintas ini berasal dari Kecamatan Sabbang, Baebunta, Baebunta Selatan, Malangke, Malangke Barat dan Masamba.

Baca Juga

Cegah Covid-19, Bupati Luwu Utara Minta Warga Tak Gelar Pesta Tutup Tahun

Mirisnya, peristiwa ini bersamaan dengan puncak pandemi Covid-19 di Sulsel. Pada Juli 2020, provinsi tersebut menempati posisi ketiga teratas di Indonesia setelah Jawa Timur (Jatim) dan DKI Jakarta, sekaligus tertinggi di luar Jawa.

Banyak yang meminta pemerintah daerah mewaspadai peningkatan kasus Covid-19 di Sulsel, khususnya Kabupaten Luwu Utara pada masa darurat penanganan bencana. Sebab terjadi hilir mudik orang, termasuk relawan dari daerah episentrum.

Baca Juga

Polisi Tangkap 2 Penyerang dan Pembakar Mobil Pendukung Cabup Luwu Utara 

Tim SAR Gabungan di bawah komando Basarnas menerjunkan 539 personel, sedangkan total potensi berjumlah 1.001 orang. Mereka turun ke lokasi bencana membantu evakuasi korban dan warga yang berada di lokasi pengungsian.

Dari hasil pendataan tim, ada 4.200-an rumah terdampak banjir. Jumlah tersebut belum termasuk fasilitas lainnya seperti ruko, pasar, sekolah, fasilitas kesehatan dan rumah ibadah. Lalu sekitar 460 hektare lahan produktif pertanian rusak.

Baca Juga

Polres Luwu Utara Selidiki Kasus Pembakaran 3 Rumah Relawan Indah Putri

Akibat Sungai Meluap

Banjir bandang di daerah tersebut terjadi akibat tiga sungai meluap. Yakni Sungai Rongkong di Kecamatan Sabbang, Sungai Meli di Kecamatan Baebunta dan Sungai Masamba di Kecamatan Masamba.

Meluapnya tiga sungai ini karena curah hujan tinggi mengguyur Kabupaten Luwu Utara selama tiga hari berturut-turut. Intensitasnya mencapai 100-200 mm.

Baca Juga

Akses Sulit Dilalui Kendaraan, Ibu Hamil di Luwu Utara Ditandu 3 Km ke Rumah Sakit

Sementara melihat dari potensi ancaman banjir bandang, Kabupaten Luwu Utara termasuk wilayah yang memiliki bahaya kategori sedang hingga tinggi. Ada 11 kecamatan yang dianggap rawan dengan jumlah populasi terpapar bahaya hingga 23.402.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut insiden banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara tidak terkait dengan gempa tektonik. Gempa bumi yang terjadi pada Senin (13/7/2020) lalu dinilai masuk kategori ringan.

Baca Juga

Dendam, Pria di Luwu Utara Bunuh Pria yang Sebabkan Perceraiannya dengan Istri

Data yang dihimpun BMKG, tiga gempa yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara dalam waktu berdekatan. Yakni pada 8 April 2020 (magnitudo 5,0), 11 April (magnitudo 4,2) dan 13 Juni (magnitudo 4,2).

Banjir bandang pada saat itu tidak ada kaitannya dengan kejadian longsoran yang diakibatkan gempa. Justru penyebabnya karena curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari sebelumnya dengan intensitas sedang hingga lebat.

Alih Fungsi Lahan

Kejaksaan Tinggi Sulsel turut mendalami penyebab pasti banjir bandang di sejumlah wilayah Kabupaten Luwu Utara. Penyebabnya diduga kuat karena adanya perkebunan sawit dengan area luas di daerah tersebut.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Firdaus Dewilmar mengatakan, terjadi alih fungsi lahan yang diduga kuat menjadi penyebab utama banjir bandang. 

"Saya kan sempat meninjau bersama Gubernur, Pangdam dan Kapolda. Nah indikasinya selain karena terjadi penyumbatan sungai, kita temukan juga ada perkebunan sawit besar-besaran," kata Firdaus.

Menurut dia, perkebunan sawit ini berada di perbatasan Kota Palopo - Kabupaten Luwu Utara. Menurut dia, adanya perkebunan sawit itu karena alih fungsi lahan yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab.

"Kalau ada perkebunan sawit, berarti ada pengalihan hutan, makanya itu diperkuat dengan adanya temuan aktivitas somel di perbatasan antara Palopo-Luwu Utara," ujarnya.

Sementara Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulsel, Muhammad Al-Amin meminta penegak hukum serius menangani kasus ini. Jangan hanya melakukan pendekatan yang bersifat formalitas saja.

"Kita harap penegak hukum fokus pada dua hal itu, termasuk mencari dan mencatat perusahaan sawit dan oknum pembalakan liar," ujarnya.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal