Jaring Pengamanan Sosial Harus Diperhitungkan, PSBB di Makassar Upaya Terakhir

MAKASSAR, iNews.id - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah, menekankan pentingnya jaring pengamanan sosial di tengah pandemi virus corona di Kota Makassar. Tujuannya untuk menjamin tersedianya kebutuhan masyarakat bila daerah tersebut menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.

Nurdin mengatakan, pemberlakuan PSBB tanpa berhitung jaring pengamanan sosial, malah akan menimbulkan masalah baru. Dana untuk keperluan tersebut bersumber dari APBD provinsi dan kabupaten/kota serta APBN.

Baca Juga

Bahas PSBB di Makassar, Begini Hasil Rapat Gubernur Nurdin Abdullah dan Forkopimda

"Dana untuk kebutuhan tersebut sangat penting, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal," kata Nurdin saat dikonfirmasi, Jumat (10/4/2020).

Dia menilai, penerapan PSBB di Kota Makassar merupakan jalan terakhir. Sementar ini banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah wabah Covid-19 semakin meluas, baik di pusat kota maupun kabupaten penyangga.

Baca Juga

4.295 Pekerja di Makassar Dirumahkan, Terancam Kena PHK

Kebijakan PSBB, kata dia, prinsipnya sudah berlaku di Sulsel, terutama di Kota Makassar. Di antaranya meliburkan aktivitas sekolah dan kampus, serta menerapkan sistem bekerja dari rumah bagi karyawan.

"Namun warga masih diizinkan keluar rumah untuk keperluan mendesak atau belanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan harian mereka," ujar Gubernur Nurdin.

Baca Juga

Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Kecil, Ini 3 Fakta Covid-19 di Makassar

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, pihaknya sudah menyiapkan kebutuhan untuk jaring pengaman sosial, di antaranya bahan-bahan pokok dan pangan. Mereka yang terdampak Covid-19 akan mendapatkan bantuan sosial tersebut, termasuk warga yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Bahan pokok untuk korban COVID-19, masyarakat miskin, miskin karena pemutusan hubungan kerja dan miskin karena pembatasan kegiatan," ujarnya.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal