Buruh Tuntut Ganti Rugi Pemkab Mamuju Utara Rp34 Miliar

Joni Banne Tonapa ยท Senin, 18 Desember 2017 - 14:10:00 WITA
Buruh Tuntut Ganti Rugi Pemkab Mamuju Utara Rp34 Miliar
Suasana persidangan di PN Pasangkayu antara buruh korban PHK PT Manuang dengan Pemkab Matra. (Foto: iNews/Jonni Bane)

MAMUJU, iNews.id – Puluhan buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Mamuang menggugat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Utara (Matra), Sulawesi Barat (Sulbar), senilai Rp34 miliar. Gugatan ini dilayangkan buruh korban PHK PT Mamuang melalui kuasa hukum, Tjalla Rasido, saat sidang gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Pasangkayu.
 
Rasido mengatakan, PT Mamuang memutasi, memindahkan, dan mengintervensi para buruhnya yang tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), sehingga menyebabkan puluhan buruh mengalami PHK sepihak dari perusahaan.
 
Selain itu dia menilai, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Matra yang seharusnya melindungi buruh, malah dinilai mengabaikan persoalan yang dialami buruh PT Mamuang hingga berujung kasus PHK.
“Pemerintah lalai melindungi kebebasan buruh untuk berorganisasi. Hak buruh berorgansasi harusnya dilindungi. Ini pelanggaran hukum terhadap perlindungan berorganisasi,” ujarnya.

Dia menambakan, Disnakertrans Matra tak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan pembinaan terhadap buruh PT Mamuang yang tergabung dalam SPSI. Sehingga seharusnya, para buruh sedari awal sudah terlindungi dan tidak berdampak hingga PHK. “Kami para buruh menuntut ganti rugi Pemkab Matra sebesar Rp34 miliar,” katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Matra, M Darwis menuturkan, tuntutan para buruh sifatnya prematur, salah alamat dan tak memiliki legal standing. “Kami menghormati hak hukum setiap orang. Sah-sah saja soal gugatannya, biar nanti pengadilan yang membuktikan. Kami sudah menyiapkan eksepsi,” ujarnya.

Dia menambahkan, persoalan PHK harusnya ke hubungan industrial dengan perusahaan bukan ke pemerintah. “Karena sangkaanya adalah surat kepala dinas pada saat itu, itu berarti harusnya masuk di ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” kata Darwis.

Diketahui, PT Mamuang yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit mem-PHK sejumlah buruhnya.  Kasus PHK sepihak ini diduga berawal dari persoalan keanggotaan para buruh dalam organisasi SPSI.


Editor : Muhammad Saiful Hadi