BNPB: Jumlah Korban Jiwa dalam Bencana Banjir di Sulsel 20 Orang
JAKARTA, iNews.id – Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan menimbulkan korban jiwa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, jumlah korban meninggal akibat banjir, berdasarkan laporan sementara, mencapai sekitar 20 orang.
"Secara detail saya belum terima laporan yang lengkap. Tetapi berdasarkan hasil laporan sementara, sekitar 20 orang meninggal dunia, belasan ribu yang terdampak," kata Kepala BNPB Doni Monardo usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/1/2019).
Dia menjelaskan BNPB sudah mengirimkan tim pada Rabu (23/1) malam untuk melakukan penilaian. "Siang ini juga saya akan berangkat ke Sulsel. Kemudian siang ini sudah ada bantuan operasional bagi kabupaten yang risikonya paling besar," katanya.

Mengenai pengelolaan bantuan, dia mengatakan akan berkoordinasi dengan instansi terkait, terutama untuk daerah yang kerusakannya berat, seperti jembatan dan jalan. Doni menyebutkan, BNPB sudah melaporkan kondisi bencana banjir di Sulsel.
"Dilaporkan secara umum saja dan saya izin akan ke sana siang ini," kata mantan Komandan Paspampres itu. Ia menyebutkan BNPB sudah mengeluarkan dana untuk penanganan banjir di empat kabupaten di Sulsel. "BNPB sudah mengeluarkan masing-masing Rp250 juta untuk empat kabupaten yang terdampak paling besar," ujar Doni.
Empat kabupaten itu, adalah Jeneponto, Gowa, Makassar, Maros. Doni menyebutkan, ke depan akan ada lagi dana yang disalurkan, akan tetapi tergantung dari penilaian tim di lokasi bencana.

Mengenai penjagaan alat deteksi dini bencana oleh TNI, Doni mengatakan hal itu perintah Presiden. "Perlu ada sistem terintegrasi untuk pengamanan, kadang sudah diadakan tapi lantas hilang. Yang hilang kadang-kadang sederhana seperti aki, tapi ini mengakibatkan barang tidak berfungsi. Jadi kalau ada bencana alam tidak bisa dideteksi dan korban yang ditimbulkan itu sangat besar," ucapnya.
Dia menyebutkan BNPB akan bekerja sama dengan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengadaan alat itu, seperti BMKG, BIG, BPPT, LIPI, dan lainnya yang ditugaskan menyiapkan alat itu. "Kami putuskan di mana alat ini ditempatkan kemudian bagaimana peraturan pengamanannya," katanya.
Editor: Himas Puspito Putra