AJI-IJTI Kecam Pelarangan Liputan Pleno Rekapitulasi Pilkada Makassar

Kastolani ยท Jumat, 29 Juni 2018 - 21:50:00 WITA
AJI-IJTI Kecam Pelarangan Liputan Pleno Rekapitulasi Pilkada Makassar
Polisi memasang police line di salah satu kantor kecamatan yang menggelar rapat pleno suara Pilwalkot Makassar tingkat PPK. Rapat pleno tersebut tertutup bagi wartawan dam masyarakat. (Foto: SINDOnews)

JAKARTA, iNews.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengecam langkah instansi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang melarang wartawan meliput rapat pleno rekapitulasi suara Pilwalkot Makassar.

Kedua organisasi wartawan itu menilai pelarangan liputan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Apalagi, hasil rekapitulasi bersifat pleno terbuka untuk umum yang tetap diawasi pemantau pemilu dalam negeri, pemantau pemilu asing, masyarakat dan instansi terkait sesuai petunjuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2018.

"Pelarangan itu melanggar kebebasan pers dalam melakukan pemberitaan kepemiluan pilkada bersih, adil, damai dan jujur. Apalagi, aturan dalam PKPU menjelaskan itu terbuka untuk umum," kata Ketua AJI Makassar, Qodriansyah Agam Sofyan, Jumat (29/6/2018), seperti dikutip SINDOnews.

Bekerja mengambil data informasi, mengolah hingga menyiarkan informasi adalah tugas kerja pers yang diberi mandat oleh publik untuk menginformasikan kepentingan publik agar bisa mendapat informasi yang baik, benar, dan utuh. Ini sesuai kemerdekaan pers untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam berdemokrasi.

AJI Makassar meminta segenap elemen instansi di Makassar khususnya, menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Sulsel, Hudzaifah Kadir mengatakan, jurnalis bekerja dan mengolah data informasi, hingga menyiarkan agar khalayak dapat mengetahui informasi yang baik, benar dan utuh.

“Dalam bekerja jurnalis dilindungi UU, dan proses penghitungan suara adalah bagian dari informasi publik yg harus dikawal pers dalam merawar demokrasi dan menjalankan perannya sebagai kepanjangan publik,” tandasnya.

Terkait hal itu, pengurus IJTI Pengda Sulsel mengimbau pihak KPU Kabupaten/Kota di Sulsel maupun pihak penyelenggara Pilkada Serentak 2018 untuk tidak menghalangi atau melarang para jurnalis (wartawan)  televisi di kabupaten dan kota di Sulsel untuk mencari atau mengolah berita.

Selain itu, meminta pihak terkait dan polisi tidak membatasi ruang gerak kepada wartawan (jurnalis) saat menjalankan tugasnya, serta menyerukan kepada segenap elemen masyarakat di Kota Makassar, untuk menghormati kinerja wartawan dan kebebasan berekspresi pada profesinya.

“Insiden ini akan kami pantau dan awasi. IJTI Pengda Sulsel menyayangkan sikap pihak penyelenggara Pilkada Serentak Kabupaten dan Kota di Sulsel yang secara tidak sadar telah melakukan pelanggaran kebebasan pers,” katanya.

Editor : Kastolani Marzuki

Bagikan Artikel: