Kondisi ini semakin diperburuk dan kasus akan semakin melonjak dengan kemunculan klaster pilkada. Klaster yang muncul dari akibat mewadahi perkumpulan massa yang tidak bisa dikontrol.
"Dengan fakta ini, atas dasar kepentingan nyawa banyak orang, saatnya pemerintah lakukan rem darurat Pilkada Serentak 2020. Sebab Sulsel dan Indonesia saat ini darurat Covid-19, belum ada tanda melandai sedikit pun," kata Yudi.
Yudi mengatakan, harapan IDI Makassar sejalan dengan keinginan Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK). Mereka meminta pilkada ditunda sampai vaksin Covid-19 ditemukan. JK khawatir akan banyak pelanggaran pada saat kampanye yang rentan akan penyebaran Covid-19.
"Kami mengusulkan penundaan pilkada sampai kasus Covid-19 melandai. Tapi ini harapan semoga pemangku kebijakan mendengar," kata alumni Fakultas Kedokteran UMI dan Fakultas Hukum Unhas ini.
Yudi menambahkan, kalaupun Pilkada Serentak 2020 tetap dilakukan, dia berharap aturan betul-betul ditegakkan, terutama pelaksanaan protokol kesehatan. Harus ada sanksi tegas yang diberikan jika pedoman itu dilanggar.
"IDI Makassar meminta menteri dalam negeri memberi sanksi tegas bagi pihak yang tak mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, baik itu kandidat calon kepala daerah sampai KPU serta Bawaslu," katanya.
Pelaksanaan pilkada dengan tetap menjalankan protokol kesehatan sudah diatur dalam PKPU Nomor 6/2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19. Khusus Bawaslu, penegakan sanksi bisa atas dasar penggunaan pasal 93 UU Nomor 6/2008 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Termasuk dalam UU Nomor 4/1984 tentang wabah penyakit menular yang memiliki sanksi pidana 1 tahun penjara bagi yang melanggar.
"Penggunaan undang-undang tersebut sangat dimungkinkan. Ini mengingat Bawaslu memiliki fungsi penegakan terhadap UU Pemilu, pelanggaran etika, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran undang-undang dalam proses pilkada di tengah pandemi Covid-19," kata Yudi.
Terpisah, Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menegaskan akan mengusulkan penundaan Pilwalkot Makassar tahun 2020. Usulan akan disampaikan jika terdapat banyak pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh pasangan calon pada setiap pelaksanaan tahapan pilkada berlangsung.
“Pemerintah pusat mengizinkan digelar pilkada, tapi dengan syarat tidak mengancam kesehatan dan ekonomi masyarakat. Jika pada saat proses pelaksanaannya ternyata mengancam keselamatan warga, bisa saja kita mengusulkan untuk dilakukan penundaan,” kata Rudy saat memimpin Rapat Koordinasi Pemilu dan Peningkatan Disiplin serta Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 Kota Makassar, belum lama ini.
Editor : Maria Christina
Artikel Terkait