Ilustrasi Briptu BR yang terjerat kasus calo penerimaan anggota Polri dipecat dari Polda Sultra. (Foto : Ist)
Mukhtaruddin

KENDARI, iNews.id - Polda Sulawesi Tenggara memecat Brigadir Polisi Satu (Briptu) BR yang ditangkap karena menjadi calo penerimaan anggota Polri. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari kedinasan sebagai anggota Polri ini diputuskan berdasarkan hasil sidang kode etik dan disiplin profesi Polri yang dilaksanakan tertutup Bid Propam Polda Sultra.

Dalam kasus yang menjeratnya, Briptu BR terbukti meminta dan menerima sejumlah uang dari seorang calon siswa peserta rekrutmen anggota Polri tahun anggaran 2022.

"Hari ini kami sudah sidang yang bersangkutan karena memang melanggar kode etik profesi Polri yang menjadi atensi dari pimpinan tidak ada calo masuk polisi bayar segala macam. Terbukti dia melakukan itu, ya kita lakukan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan," ujar Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Prianto Teguh, Rabu (28/9/2022).

Prianto menjelaskan temuan kasus pelanggaran kode etik dan disiplin Polri ini berawal pada Juni 2022. Personel Bidang Propam Polda melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Briptu BR di rumahnya dan ditemukan dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp200 juta

"Kami dapat laporan itu, ya kami tangkap di rumahnya. Barang buktinya sekitar Rp200 juta dari satu orang casis. Casis yang memberi kami diskualifikasi. Uang ini digunakan Briptu B untuk kepentingan pribadinya," katanya.

Lanjut Prianto, kasus ini menyeret dua personel Polri yakni Briptu BR yang berdinas di Biro Sumber Daya Manusia (SDM) dan Bripka Irliham yang berdinas di Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Sultra.

"Ada dua orang anggota yang terlibat. Ada Briptu BR dan Bripka I. Kasusnya bergulir sejak kami tangkap tahun ini. Untuk Bripka I sementara sedang kami lakukan pemeriksaan," katanya.

Menurut Prianto, terkait putusan PTDH, Briptu BR yang diketahui mantan Staf Pribadi Pimpinan (Spripim) Kapolda Sultra Andap Budhi Revianto ketika itu, menyatakan akan berkonsultasi dengan pendamping hukumnya untuk memutuskan banding atau menerima putusan pemecatan.

"Untuk proses lanjutnya yang bersangkutan menyatakan akan berkoordinasi dengan pendamping hukumnya," ucapnya.


Editor : Donald Karouw

BERITA TERKAIT