Sebut JK Tahan Banting, Jokowi: Coba Kalau Ndak, Sudah Mundur Dulu

Raka Dwi Novianto ยท Jumat, 25 Februari 2022 - 18:36:00 WITA
Sebut JK Tahan Banting, Jokowi: Coba Kalau Ndak, Sudah Mundur Dulu
Presiden Joko Widodo meresmikan dua pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Poso, Sulawesi Tengah, Jumat (25/2/2022). (Foto: Istimewa)

POSO, iNews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi tadi meresmikan PLTA di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Pada kesempatan itu Jokowi menyebut mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai orang yang tahan banting.

Bukan tanpa alasan Jokowi menyebut JK tahan banting. Pasalnya JK tetap mewujudkan pembangunan PLTA di Poso meskipun harus mengurus izin selama lima tahun lamanya.

“Untungnya Pak Jusuf Kalla dan seluruh manajemen Kalla Group ini tahan banting. Coba kalau ndak, sudah mundur dulu. Lima tahun ngurus enggak rampung-rampung. Itu baru ngurus izinnya belum nanti mendapatkan pendanaan dari konsorsium perbankan bukan sesuatu yang gampang,” katanya saat meresmikan PLTA Poso, Jumat (25/2/2022).

Jokowi mengatakan terlalu lama masa pengurusan izin akan membuat pengusaha kelelahan.

“Sekuat apa pun orang ngurusin izin negoisasi sampai lebih dari lima tahun, kecapean di ngurusin izin, belum bekerja di lapangan,” ungkapnya.

Dia pun menghargai segala upaya yang dilakukan JK untuk membangun PLTA di Sulteng.

“Sekali lagi saya sangat menghargai Pak Jusuf Kalla atas selesainya pembangkit listrik tenaga air di Kabupaten Poso, di Provinsi Sulteng,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi pun langsung menegur Dirut PLN. Dia meminta agar hal ini menjadi perhatian.

“Tetapi yang ingin saya tekankan pada pagi hari ini adalah agar birokrasi utamanya di PLN itu betul-betul, Pak Dirut, diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Jusuf Kalla. Negoisasi perizinan sampai lebih dari lima tahun,” ujarnya.

Sebelumnya, JK mengeluhkan rumitnya birokrasi saat mengurus izin pembangunan PLTA di hadapan Jokowi.

“Ini negoisasinya lima tahun pak. Baru negoisasi butuh lima tahun. Mengerjakan tujuh tahun, jadi 12 tahun.  Di Kerinci juga butuh negosiasi lebih dari lima tahun,” tuturnya. 

Editor : Dita Angga Rusiana

Bagikan Artikel: