Pj Gubernur Sebut Sulsel Bangkrut, Yusuf Lakaseng Nilai Terlalu Bombastis

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik Yusuf Lakaseng menyoroti pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin yang blak-blakan menyebut kondisi keuangan Provinsi Sulsel bangkrut karena defisit anggaran Rp1,5 Triliun.

Menurut Yusuf, penyampaian Pj Gubernur Sulsel tersebut terlalu berlebihan.

Baca Juga

Ini 4 Poin Kebijakan Pj Gubernur Sulsel soal Penggunaan Dana Desa, Apdesi Minta Kaji Ulang

"Pj Gubernur Sulsel terlalu bombastis menyampaikan kalau Sulsel mengalami kebangkrutan hanya karena ada defisit anggaran Rp1,5 triliun, namun defisit yang besar juga tidak sehat buat fiskal untuk menggerakkan pembangunan kesejahteraan rakyat. Jadinya akan terjadi kekurangan anggaran untuk program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi, karena harus menutupi defisit tersebut," kata Yusuf, Selasa (17/10/2023).

Karena itu, menurut Yusuf, Pj Gubernur Sulsel tinggal melakukan apa yang disarankan oleh Kemenkeu saja. Jika penghematan anggaran tidak bisa dihindari sebagai salah satu dari solusi menutup defisit anggaran tersebut, maka sebaiknya yang dihemat adalah belanja rutin pegawai seperti perjalanan dinas, studi banding dan lain-lain.

Baca Juga

Apdesi Desak Pj Gubernur Sulsel Dicopot, Buntut Kebijakan Alokasi DD untuk Budi Daya Pisang

"Bukan anggaran pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dipangkas," ujar Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo untuk Dapil Sulawesi Tengah itu.

Yusuf menduga defisit anggaran yang mencapai triliunan itu disebabkan oleh ketidakhati-hatian dalam pengelolaan anggaran. Anggaran belanja terlalu banyak diboroskan untuk hal yang tidak produktif.

"Sudah saatnya Pj Gubernur Sulsel melakukan pembenahan menyeluruh dan mendesain politik anggaran Sulsel dengan penghematan. Padahal yang tidak produktif dan memprioritaskan belanja pada hal produktif yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberian kredit usaha bagi UMKM dan bantuan buat petani serta nelayan," katanya.

Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menilai, penggunaan istilah bangkrut sejatinya kurang tepat untuk memaknai ketidakmampuan Pemprov Sulsel dalam melunasi utang jangka pendek/panjang di tahun ini.

Pasalnya, yang dialami Pemprov Sulsel bukanlah kebangkrutan, melainkan kesulitan likuiditas akibat dari pengelolaan utang jangka pendek yang kurang hati-hati (prudent), sehingga sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Pemprov dapat melakukan negosiasi utang jangka pendek, restrukturisasi utang jangka panjang, optimalisasi pendapatan dan efisiensi serta realokasi belanja untuk menekan SILPA, dan/atau refinancing sebagai langkah terakhir.

Editor: Kastolani Marzuki