Percepat Pembangunan Desa, Kemendes PDTT Gandeng Pemkab Luwu Timur dan PT Vale

MAKASSAR, iNews.id - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemkab Luwu Timur serta PT Vale Indonesia menjalin kerja sama program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) di Kabupaten Luwu Timur. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

MoU tersebut yakni tentang program PKPM pada pemberdayaan masyarakat desa, perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi di wilayah pemberdayaan masyarakat PT Vale Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca Juga

Krisis Energi di Inggris dan China, Menko Airlangga: Transisi Energi Penting dan Mendesak

"Penandatanganan kesepahaman ini untuk percepatan pembangunan desa dan ini salah satu bentuk upaya sinergi atau yang disebut pentahelix, turut melibatkan pemerintah, perusahaan dan warga masyarakat untuk percepatan pembangunan di desa," kata Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar usai MoU di Makassar pada Jumat (8/10/2021) malam. 

Dia menjelaskan, pembangunan desa tidak mungkin dilaksanakan sendirian oleh pemerintah. Diperlukan adanya kerja sama semua pihak baik dengan pemerintah daerah, pihak swasta maupun dengan masyarakat.

Baca Juga

Mendes PDTT Siapkan 4 Strategi Tangani Kemiskinan Ekstrem di 35 Kabupaten-Kota

"Hari ini apa yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan ini akan menjadikan percontohan kita untuk daerah-daerah lain. Apa yang telah dilakukan oleh perusahaan ini merupakan salah satu model terbaik yang akan kita replikasi di tempat-tempat lainnya," kata Gus Halim-panggilan akrab Abdul Halim Iskandar.

Baca Juga

Produk Lokal UKM di Minahasa Tenggara Mendesak Dikembangkan agar Bisa Bersaing

Dia berharap ke depan PT Vale Indonesia dapat menggugah dan mengajak perusahaan PMA lain untuk dapat mensinergikan program-program pemberdayaan masyarakatnya dengan pemerintah. Dengan demikian program pemberdayaan masyarakat tidak menjadi program-program sporadis semata.

"Mudah-mudahan program-program pemberdayaan masyatakat bisa menjadi satu program untuk menumbuhkembangkan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, kelembagaan ekonomi Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA). Termasuk membantu pengembangan sentra-sentra ekonomi dan rumah tangga, melalui pertanian sehat, ramah lingkungan berkelanjutan, serta pengembangan olahan komoditasi berbasis UMKM," katanya.

Baca Juga

Blusukan ke Kuningan, Mendes PDTT: Kami Keliling ke Kantong Kemiskinan Ekstrem

Gus Halim berharap percepatan pembangunan desa akan mengubah cara pandang masyarakat terhadapa desa. Jika selama ini masyarakat cenderung melakukan urbanisasi, ke depan harus berubah dengan ruralisasi.

"Kita ingin satu antitesa terhadap urbanisasi yaitu dengan percepatan pembangunan d idesa yang nantinya diharapkan akan terbangun satu kondisi yang saya sebut dengan rulalisasi. Bukan urbanisasi lagi. Tapi rulalisasi, kembalinya warga-warga desa ke desa atau menurunnya minat generasi muda kalangan milenial untuk ke kota karena di desanya sudah banyak hal yang bisa dilakukan,” katanya.

Baca Juga

Mendes PDTT Minta Pemerintah Desa Jamin Keterbukaan Informasi bagi Warga

Pendandatanganan MoU ini melibatkan Mendes Abdul Halim Iskandar, Sekda Pemprov Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani, Bupati Luwu Timur Budiman dan Presiden Direktur PT Vale Indonesia Febriany Eddy yang dilaksanakan di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Sulsel pada Jumat (8/10/2021). 

Editor: Donald Karouw