Kemdikbud Kerja Sama dengan Netflix, Pakar Ingatkan Risiko Konten untuk Peserta Didik

Felldy Utama ยท Kamis, 18 Juni 2020 - 21:45:00 WITA
Kemdikbud Kerja Sama dengan Netflix, Pakar Ingatkan Risiko Konten untuk Peserta Didik
Pakar Kebijakan dan Legislasi Teknologi Informasi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Danrivanto Budhijanto. (Foto: Istimewa).

JAKARTA, iNews.id – Kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan Netflix menuai kritikan dari sejumlah kalangan. Salah satunya karena aplikasi penyiaran berbasis internet itu sampai saat ini tidak masuk jangkauan legislasi nasional sehingga kontennya dinilai berisiko bagi para peserta didik.

Menurut Pakar Legislasi Teknologi Informasi dari Universitas Padjadjaran Danrivanto Budhijanto, sesungguhnya Program Belajar dari Rumah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pentingnya adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Pendidikan jarak jauh itu agar masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan Covid-19, khususnya bagi siswa dan peserta didik.

“Tapi, program ini juga perlu dibarengi konsistensi yang proporsional terhadap pematuhan terhadap legislasi bagi para penyedia aplikasi layanan film/video virtual asing, terutama legislasi penyiaran, film, periklanan di Indonesia,” ujar Danrivanto di Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Danrivanto bahkan mengingatkan pandangan pendiri World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab tentang Revolusi Industri 4.0 yang dibangun di sekitar “cyber-physical systems” dengan tanpa batasan fisikal, digital dan biologikal. Masyarakat dihadapkan dengan tantangan etika baru dan perlunya penyesuaian norma legislasi terhadap adaptasi kebiasaan baru.

Menurut Danrivanto, Netflix sebagai aplikasi film/video streaming berlangganan asing tentunya memiliki kebijakan konten yang berbeda dengan penyelenggara siaran nasional. Hal ini perlu disikapi dengan melakukan penyesuaian terhadap undang-undang penyiaran terutama definisi dari apa yang dimaksud dengan “penyiaran melalui aplikasi dan platform teknologi internet”.

“Perlu diingat, penyedia aplikasi layanan film/video virtual asing juga melakukan kegiatan pengumpulan data (data collecting); penelisikan data (data crawling); dan analisis perilaku interaksi data (data behavior analyzing) dari publik Indonesia,” ucapnya.

Danrivanto pun menekankan perlunya norma baru yang sui generis dalam legislasi penyiaran sehingga mampu menjangkau kemajuan teknologi virtual.

Sementara Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda juga memandang kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu hanya berorientasi pasar tanpa mempertimbangkan sisi lain, yaitu keberadaan penyelenggara siaran dari dalam negeri.

“Kami menilai usaha menghadirkan hiburan berkualitas bagi siswa selama belajar di rumah merupakan terobosan yang baik. Tapi apa harus menggandeng layanan video streaming yang masih belum jelas kontribusi bagi pendapatan negara. Kita masih punya Pusat Film Nasional (PFN), kita masih punya banyak mahasiswa dari Jurusan Desain Komunikasi Visual. Kenapa tidak diberikan kesempatan bagi mereka,” kata Saiful.

Editor : Maria Christina