Gubernur Tetapkan Tanggap Darurat Bencana Sulsel Selama 14 Hari

JAKARTA, iNews.id – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari terhitung mulai 23 Januri 2019 hingga 6 Februari 2019.

Penetapan status itu untuk mempermudah dan mempercepat penanganan bencana banjir, longsor, puting beliung, dan abrasi di wilayah Sulawesi Selatan.

Baca Juga

Bencana di Sulsel, Ini Kata Wapres JK soal Penyebab Banjir dan Longsor

“Status tanggap darurat dapat diperperpanjang sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan penetapan status darurat oleh gubernur maka ada kemudahan akses, baik penggunaan anggaran dari alokasi belanja tak terduga di APBD dan penggunaan dana siap pakai di BNPB,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, Senin (28/1/2019).

Menurut Sutopo, penetapan status tanggap darurat bencana juga untuk memudahkan akses pengerahan personel, logistik, peralatan, pengadaan barang dan jasa, dan adminsitrasi. “Intinya adalah agar penanganan dampak bencana dapat dilakukan cepat, tepat dan akurat,” ucapnya.

Baca Juga

Banjir dan Longsor di Sulsel, 68 Orang Tewas dan 550 Rumah Rusak

Sutopo mengatakan, penanganan darurat masih terus dilakukan di Sulsel. Evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban, penanganan pengungsi, perbaikan sarana dan prasarana dilakukan.

Dia menyebutkan, bencana banjir, longsor dan puting beliung terjadi di 201 desa di 78 kecamatan yang tersebar di 13 kabupaten/kota yaitu Jeneponto, Maros, Gowa, Kota Makassar, Soppeng, Wajo, Barru, Pangkep, Sidrap , Bantaeng, Takalar, Selayar, dan Sinjai.

Dampak bencana tersebut, tercatat 69 orang meninggal, 7 orang hilang, 48 orang luka-luka, 9.429 orang mengungsi. Kerusakan fisik meliputi 559 unit rumah rusak (33 unit hanyut, 459 rusak berat, 37 rusak sedang, 25 rusak ringan, 5 tertimbun), 22.156 unit rumah terendam, 15,8 km jalan terdampak, 13.808 Ha sawah terdampak, 34 jembatan, 2 pasar, 12 unit fasilitas peribadatan, 8 Fasilitas Pemerintah, dan 65 unit sekolah. “Sebagian besar bannjir sudah surut di daerah. Sebagian pengungsi sudah pulang ke rumahnya, namun sebagian masih tinggal di pengungsian,” ujarnya.

Menurut Sutopo, masyarakat yang berada di pengungsian karena rumahnya rusak berat. Mereka merasa lebih nyaman di pengungsian karena takut adanya banjir dan longsor susulan. “Masyarakat memerlukan bantuan untuk membersihkan lumpur dan material dari banjir dari rumahnya,” katanya.

Sementara itu, dalam kunjungannya Wakil Presiden Jusuf Kalla yang didampingi Kepala BNPB, Menteri PUPR dan Menteri Sosial pada Sabtu (26/1/2019) menyampaikan beberapa hal. Di antaranya, meminta BNPB dan BPBD mengatasi hal-hal yang terkait dengan percepatan penanganan dampak bencana banjir dan longsor di Sulsel. Selain itu, BNPB segera membantu pendanaan perbaikan rumah yang rusak akibat bencana.

Kementerian/Lembaga terkait membantu perbaikan dan pembangunan Infrastruktur dan sarana umun dan penanganan pengungsi harus dilakukan dengan kebutuhan dasar pengungsi harus dicukupi.

Selain itu, perlu law enforcement dan penertiban serta langkah-langkah penataan jenis tanaman seperti jagung, sayur-sayuran diganti dengan tanaman kopi, jambu mete, kakao sehingga dapat menjaga lingkungan dari banjir dan longsor.

Editor: Kastolani Marzuki