Eks Anggota DPR dan Wakil Ketua DPRD Luwu jadi Tersangka Korupsi Irigasi, Langsung Ditahan

LUWU, iNews.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Luwu menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) tahun anggaran 2024. Dua di antaranya merupakan figur publik yakni mantan anggota DPR dan Wakil Ketua DPRD Luwu.

Kelima tersangka yang ditahan yakni, Muh Fauzi (mantan Anggota DPR), Zulkifly (Wakil Ketua DPRD Luwu) dan tiga orang lainnya bertindak sebagai pelaksana program. 

Baca Juga

Ini Alasan Kejagung Banding Vonis Anak Riza Chalid di Kasus Korupsi Minyak Mentah

"Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kelima orang tersebut langsung dilakukan penahanan dan dibawa ke Lapas Kelas IIA Palopo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Muhandas Ulimen, Kamis (5/3/2026).

Muhandas Ulimen mengatakan, penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat adanya praktik pungutan liar terhadap kelompok tani penerima program bantuan pemerintah tersebut. 

Baca Juga

Anak Riza Chalid Hadapi Sidang Vonis Kasus Korupsi Minyak Mentah Hari Ini

“Berdasarkan hasil penyelidikan, para tersangka diduga meminta sejumlah uang kepada kelompok tani sebagai syarat untuk mendapatkan jatah program irigasi. Setiap kelompok tani diwajibkan menyetor uang senilai Rp25 juta untuk setiap satu titik pengerjaan,” katanya, Kamis (5/3/2026). 

Dia mengatakan, penyidik menemukan setidaknya terdapat 152 titik pekerjaan yang bermasalah dalam pelaksanaan program tersebut di seluruh wilayah Kabupaten Luwu.

Pihak Kejaksaan menegaskan bahwa pengusutan kasus ini tidak akan berhenti pada kelima tersangka tersebut. Saat ini, tim penyidik masih terus melakukan pendalaman materi penyidikan, termasuk menelusuri aliran dana dan potensi keterlibatan pihak-pihak lain dalam pusaran korupsi program irigasi ini.

Kasus ini menjadi sorotan tajam masyarakat Luwu mengingat program P3-TGAI seharusnya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui tata guna air yang lebih baik, namun justru dijadikan lahan bancakan oleh oknum pejabat.

Editor: Kastolani Marzuki