Dijegal Berkali-kali, Danny: Ada Ketidakadilan Luar Biasa

JAKARTA, iNews.id - Calon Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto diterjang badai politik selama proses pencalonannya kembali pada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar. Pria yang akrab disapa Danny Pomanto itu mengaku sejak awal sudah dijegal berkali-kali agar tidak ikut kontestasi Pilkada 2018.

Wali Kota berlatar belakang arsitektur ini menghadapi delapan kali proses penjegalan. Puncaknya, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Tata Tata Usaha Negara (PTTUN) yang membatalkan surat keputusan pencalonan dirinya sebagai calon wali kota Makassar. Menurut Danny, yang terakhir ini merupakan proses penjegalan terbesar yang dihadapinya. Namun, ia akan berjuang melawan dugaan ketidakadilan tersebut.

Baca Juga

Danny Pomanto Merasa Aneh dengan Putusan MA

"Kami akan berjuang sampai di ujung walaupun harus kehilangan nyawa. Perjuangan itu penuh risiko dan saya dilahirkan untuk berjuang. Saya rela mati demi menegakkan kebenaran. Itu yang diajarkan oleh orangtua saya sejak lahir," ujar Danny saat berkunjung ke iNews Center, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Danny Pomanto yang berpasangan dengan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham bersaing melawan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi dalam Pilkada Makassar. Namun, Danny menduga ada persaingan tidak sehat karena sejak awal dirinya terus menerus diganggu agar tidak mencalonkan diri. Bahkan ia menyebut lawan politiknya menempuh berbagai cara untuk melawan kotak kosong.

Baca Juga

MA Tolak Kasasi KPU Makassar, Tim Hukum DIAmi : Kami Siap Melawan

"Jadi ada ketidakadilan yang luar biasa," ungkap Danny.

Meski akan melawan putusan akhir MA yang menolak kasasi KPU, Danny tetap mengimbau para pendukungnya untuk mematuhi hukum yang berlaku. Dia meminta mereka tidak melakukan tindakan anarkistis dalam memperjuangkan keadilan. Sebagai warga negara yang baik, semuanya harus taat pada peraturan termasuk upaya mendapatkan keadilan sebagai peserta pilkada.

"Hukum mengatur keadilan masyarakat, kami telah menempuh jalur hukum. Saya rasa banyak ketidakadilan yang luar biasa, KPU yang dituntut kami yang dieksekusi. Kami tidak diberi ruang membela diri," katanya.

Danny menyebutkan, sebelum pendaftaran peserta pilkada pun sudah dijegal. Di antaranya, pindahnya dukungan delapan parpol kepada calon lain dan mendapat hambatan saat verifikasi faktual sebagai calon perseorangan. Dari sisi hukum, Danny mengungkapkan banyak laporan yang menuduhnya melakukan dugaan pelanggaran.

"Dua kriminalisasi, tiba-tiba ada aduan begitu banyak terhadap saya. Padahal kalau kasus, tentunya kelihatan," ujarnya.

Selain itu, ada beberapa isu lagi yang diduga sebagai upaya penjegalan Danny. Di antaranya, pembagian smartphone (ponsel pintar), pengangkatan tenaga honor, pemberian jaminan sosial, dan slogan Dua Kali Tambah Baik Membangun Makassar.

Danny menceritakan, program tersebut direncanakan jauh sebelum ditetapkan sebagai calon wali kota Makassar. Pertama, program Smart RT/RW yaitu semua RT/RW akan diberikan smarthphone untuk mengakses jaringan smart city dalam konteks pelayanan masyarakat. Tujuannya, agar informasi dan pelayanan masyarakat paling bawah bisa ditanggapi lewat command center yang terintegrasi.

Kemudian yang kedua, pada pengangkatan status guru sukarela menjadi status guru honor, padahal guru tetap di Makassar tidak bertambah. Ketiga tagline dua kali tambah baik. Menurut dia, tagline itu adalah bagian dari semangat untuk membangun Kota Makassar.

"Semua ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan program lima tahun, disusun jauh sebelum pilkada. Kami menjalankan program yang sudah melewati proses di DPRD, kemudian menjalankan RPJMD berdasarkan visi misi bersama," katanya.

Editor: Azhar Azis