Belum Ada Kepastian Hukum, Bupati Wajo Tetap Lantik Kades Diduga Berijazah Palsu

Muhammad Riza Vahlevi, Sindonews ยท Selasa, 31 Desember 2019 - 15:50 WIB
Belum Ada Kepastian Hukum, Bupati Wajo Tetap Lantik Kades Diduga Berijazah Palsu
Pelantikan kades di Wajo oleh Bupati pada Selasa (31/12/2019). (Foto: Sindonews).

WAJO, iNews.id - Bupati Wajo melantik 13 kepala desa yang terpilih dalam Pilkades 2019. Salah satu dari mereka yakni seorang yang sedang menjalani proses hukum karena diduga menggunakan ijazah palsu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri mengatakan, kades asal Desa Balielo atas nama Nur Asia, tetap dilantik Bupati Amran Mahmud, bersama 12 Cakades terpilih lainnya.

"Proses hukum tetap berlanjut. Setelah ada kepastian hukum dan terbukti melakukan pelanggaran, baru diberhentikan Pak bupati," kata Syamsul usai pelantikan di ruangan pola Kantor Bupati Wajo, Selasa (31/12/19).

Menurut dia, landasannya yakni pasal 48 ayat 3 Perda No 2 Tahun 2017. Jika terbukti melakukan pelanggaran dan mendapatkan putusan hukum tetap, bupati bisa membatalkan pelantikan kades terpilih.

Sebanyak 13 kades terpilih dilantik. Di antaranya, Kades Tadangpalie, Ambo Lolo, Kades Tobatang, Tajang, Kades Pallawarukka, Muhammad, Kades Lempa, Abdul Azis Sanusi, dan Kades Ujung Tanah, Andi Udin.

Kemudian, Kades Balielo, Nur Asia, Kades Manurung, Andi Ariana Ashari, Kades Pasir Putih, Sukirman, Kades Tosora, Asri Prasak, Kades Lamarua, Ishak, Kades Pasaka, Bali Rawang, Kades Pattirolokka, Wahyuddin, serta Kades Aluasalo, Makkas.

Bupati Wajo, Amran Mahmud mengatakan, hakekat demokrasi di tingkat desa dapat terlihat dalam pelaksanaan pemilihan kades, di mana semua komponen masyarakat terlibat didalamnya sesuai peran dan fungsi masing-masing.

"Keterlibatan tersebut mencerminkan adanya kesadaran warga masyarakat di desa dalam menentukan pilihannya," ujar dia.

Dia berharap Kades yang baru dilantik dapat mewujudkan empat hal dalam pemerintahannya, yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih amanah, meningkatkan kualitas tatanan hidup masyarakat.

Mereka juga diminta meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.


Editor : Andi Mohammad Ikhbal