JAKARTA, iNews.id - Anggota Komite I DPD RI Abdul Rachman Thaha menyoroti video viral oknum Satpol PP diduga memukul pemilik kafe saat razia PPKM di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Dia menyebut hal tersebut tidak bisa dibenarkan dengan melakukan pemukulan.
"Apalagi jika warga tidak memperlihatkan gelagat melakukan kekerasan, petugas sepatutnya tetap mengendalikan diri dan menggunakan pendekatan persuasif," ujarnya, Kamis (15/7/2021).
Kendati demikian, dia juga mengajak warga untuk juga menunggu kronologi peristiwa dari versi Satpol PP setempat. Sisi lainnya, peristiwa ini mungkin menjadi bukti personel yang berurusan dengan pengendalian Covid-19 sesungguhnya juga bisa merasa lelah.
"Hampir dua tahun mereka terus-menerus dituntut untuk melakukan penertiban. Berarti harus menjadi panutan. Tugas sebagai role model bukan tugas ringan karena menuntut pengembannya menutupi atau bahkan mengabaikan sisi kemanusiaan mereka sendiri," katanya.
Sebagai bagian dari masyarakat, petugas pun bisa mengalami konflik batin. Pada satu sisi, mereka sadar ada tugas yang harus dijalankan. Pada sisi lain, mereka menyaksikan banyaknya kesempitan hidup yang dialami masyarakat di lapangan. Boleh jadi kesempitan itu semakin menjadi-jadi akibat tugas penertiban yang tengah mereka laksanakan.
Menurutnya, semua lapisan masyarakat, baik yang berseragam maupun tidak berseragam sama-sama bisa tertekan. Hal itu berdampak terhadap ketenteraman hidup mereka.
Konsekuensinya, pertama, tidak hanya personel di lapangan. Masyarakat luas pun perlu mengendalikan diri mereka. Semua pihak harus menjauhi perbuatan yang memprovokasi sekaligus menjaga diri agar tidak terprovokasi.
Kedua, memahami adanya eskalasi situasi mengarah pada keresahan sosial dan gesekan antawarga akibat kesulitan multidimensi di masa pandemi ini. Pemerintah pusat sepantasnya menginsafi proyek infrastruktur termasuk pembangunan ibu kota baru harus diturunkan prioritasnya.
"Kita sedang berada pada situasi pertaruhan antara hidup dan mati. Program-program yang baru mendatangkan pemasukan dalam jangka panjang tidak boleh mendahului kebutuhan saat ini, menyangkut kesanggupan masyarakat memenuhi kebutuhan mendasar mereka," ucapnya.
Kenaikan alokasi anggaran infrastruktur di satu sisi dan ketidakcukupan alokasi anggaran kesehatan serta sosial di sisi lain, merupakan bukti kejanggalan, ketidakpekaan, serta ketidaktepatan dalam pembuatan keputusan di tingkat nasional. Presiden Jokowi, yang dulu dianggap merepresentasikan wong alit, semestinya tidak sulit memahami hal tersebut.
Ketiga, otoritas penegakan hukum, dalam hal ini terutama kepolisian sedapat mungkin tidak menerapkan cara-cara pidana dalam menangani gesekan terkait Covid-19 yang terjadi di lapangan.
Demikian pula terhadap kritik-kritik yang semakin lama kian masif ditujukan ke pemerintah. Kaum terdidik dan kalangan tak terdidik membutuhkan ruang seluas-luasnya untuk mengungkapkan perasaan hopeless dan helpless mereka.
"Itu manusiawi. Itu wujud ketakutan mereka akan risiko kolapsnya negara kita," katanya.
Berhadapan dengan itu semua, komitmen Kapolri yang bertekad mengedepankan mekanisme keadilan restoratif sangat dinantikan realisasinya.
Diketahui, sebelumnya beredar video viral oknum Satpol PP memukul suami istri pemilik kafe yang melanggar aturan PPKM di Gowa. Mirisnya, perempuan pemilik kafe sedang dalam kondisi hamil 9 bulan.
Mereka tak terima dengan pemukulan lalu melapor ke Polres Gowa. Saat pelaporan, ibu hamil tersebut pingsan hingga dibawa ke rumah sakit.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait