MAKASSAR, iNews.id - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah melantik tujuh penjabat sementara (Pjs) bupati. Dia yakin para Pjs ini dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam menjalankan roda pemerintahan dan bekerja secara profesional.
"Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya," kata Nurdin Abdullah.
Mereka yang dikukuhkan di antaranya Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Andi Aslam Patonangi sebagai Pjs Bupati Gowa; Kepala Kesbangpol, Asriadi Sulaiman sebagai Pjs Bupati Selayar; Kepala DPMPTSP, Jayadi Nas sebagai Pjs Bupati Luwu Timur dan juga Staf Ahli Gubernur, Iqbal Suaeb sebagai Pjs Bupati Luwu Utara.
Selanjutnya ada Kepala Biro Umum, Idham Kadir sebagai Pjs Bupati Soppeng, Kepala BPSDM Sulsel, Asri Sahrun Said sebagai Pjs Bupati Tana Toraja dan terakhir Kadiskominfo, Amson Padolo sebagai Pjs Bupati Toraja Utara.
Pelantikan ini diselenggarakan di Rumah Jabatan Gubernur, Sabtu (26/9/2020) pagi. Pelaksanaan pengukuhan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, dan diikuti secara virtual oleh pimpinan daerah lainnya.
Pengukuhan diawali dengan pembacaan pakta integritas yang dibacakan oleh Pjs Bupati Gowa, Andi Aslam Patonangi.
Dalam sambutannya, Nurdin Abdullah menekankan pada tiga hal di antaranya mengawal pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, menjaga netralitas ASN dan terkait Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD).
"Penjabat bupati yang baru saja kita kukuhkan, tugas utama sangat berat di masa pandemi ini. Jadi betul-betul bagaimana pelaksanaan pilkada ini dikawal dengan baik dengan protokol kesehatan secara ketat," ujarnya.
Dia juga mengatakan, hal yang tidak kalah penting yakni Pjs yang akan menentapkan APBD. Oleh karena itu, dia berpesan kepada bupati sebelum cuti agar merampungkan penyusunan RAPBD.
"Ini paling penting, merekalah yang akan menetapkan APBD. Oleh karena itu, saya sudah berpesan kepada bupati sebelum cuti agar dirampungkan penyusunan RAPBD-nya agar penjabat sementara tidak mengutak-atik APBD itu," katanya.
Nurdin Abdullah juga menekankan, Pjs diminta menjaga stabilitas keamanan daerah yang dipimpinnya. Mereka diminta segera berkoordinasi dengan Forkopimda, tokoh masyarakat dan adat, termasuk KPU dan Panwas.
"Untuk menyamakan langkah kita. Tapi yang paling penting ,dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif di daerah, harus menjaga netralitas ASN. Itu penekanan saya," katanya.
Editor : Umaya Khusniah
Artikel Terkait